Pemuda Bali Dvipa

Senin tgl. 29 April 2013 pukul 14.00 wita bertempat di wantilan DPRD Bali Renon Dps telah berlangsung giat Sarasehan Pemuda Bali Bersuara untuk Keadilan dan Ham dilaksanakan oleh Pemuda Bali Dwipa dengan jumlah peserta 300 orang,terdiri dari : BEM se Dps, perwakilan SMA dan SMK se Denpasar,perwakilan beberapa dari Univ seBali, Organisasi Masyarakat spiritual , Wakil ketua PHDI Bali, Ketua Soekarno centre I Gst Wedakarna, Yang mewakili Walikota, Kadisdik Bali, Disdikpora Kodya dps, Adapun tujuan giat serasehan adalah : Memberdayakan Pemuda dalam memaknai kebebasan HAM dan Keadilan, Membuka wawasan Pemuda mengenai situasi Bali dan Indonesia, Menularkan semangat dalam penegakan HAM dan Keadilan. Narasumber: 1.Inayah Wahid (Koordinator Positiv Movement). 2.. Haris Hazhar (Kordinator Badan Pekerja Kontras).

Read more »

Pendidikan dan Pelatihan Kader Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja sekabupaten Badung

Dalam meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia bagi pengurus Federasi Serikat Pekerja pariwisata, bertempat dikantor SPSI Bali jalan Gurita I No. 6 Denpasar hari Sabtu tanggal 27 April 2013 telah diselenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Pengurus FSP PAR SPSI Unit kerja sekabupaten Badung, kegiatan dipandu oleh ketua PC FSP PAR SPSI kabupaten Badung Putu Satyawira Marhaendra didampingi pengurus cabang lainnya memberikan materi tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga , UU No.21 tahun 2000, UU No.13 tahun 2003 dan UU No.2 tahun 2004, ketua PC FSP PAR SPSI Badung Putu Satyawira Marhaendra mengatakan hasil kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan pengetahuan baik secara teori maupun praktek dalam menjalankan organisasi di masing - masing unit kerjanya, dimana para pengurus merupakan kader bagi organisasi selanjutnya berkewajiban menyisihkan waktunya untuk menjalankan organisasi dimasing -masing unit kerjanya, dimana para pengurus merupakan Kader bagi organisasi dalam menjalankan tugasnya sebagai pengurus di masing unit kerja, hal ini akan menepis anggapan bahwa surat keputusan kepengurusan hanya dikoleksi di kantor selain itu kepengurusan jangan dijadikan sarana untuk berpolitik. Output dari Diklat tersebut diharapkan pengurus Unit kerja mampu memperjuangkan nasib buruh diwilayah tugasnya masing masing melalui peran dan tugasnya.

Read more »